Truk Tonase Diamankan, 70% Jalan Lintas Selatan Rusak

73 Truk Tonase Berlebih Diamankan
Riau Pos Terkini, (Kampar) - Tim terpadu Provinsi Riau berhasil menjaring puluhan truk yang bertonase lebih pada operasi penegakan Perda di jembatan timbang di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Razia yang di lakukan untuk penegakan peraturan perundang-undangan no 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan dan perda no 7/2005 tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih.


Sebanyak 73 kendaraan yang melebihi tonase berhasil diamankan tim. Puluhan kendaraan yang terjaring tersebut langsung di berikan sangsi berupa denda sesuai jenis kendaraan dan muatan yang dibawa jika muatan melebihi tonase di atas 0-15 persen/ akan diberikan tindakan berupa penilangan dengan membayar denda sebesar Rp 50 ribu tonnya, sedangkan muatan yang melebihi tonase diatas 15-25 persen akan dilakukan tindakan dengan membayar denda Rp100 Ribu pertonnya.


Dalam operasi ini tim gabungan telah menyusun empat macam surat perintah yakni surat perintah pengembalian kendaraan bermotor, surat perintah penurunan muatan berlebih, berita acara penyitaan buku uji kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan sidang ditempat.

Kasubag PPNS Biro Hukum dan Ortal Setda Prov Riau Yulhendri selaku ketua tim operasi terpadu penegakan perda menyampaikan operasi yang dilakukan kali ini merupakan operasi penegakan perda propinsi no 7 tahun 2005 tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih, bagi mereka yang melanggar akan dilakukan tindakan tegas berupa pembayaran denda sesuai yang di atur oleh perda tersebut.

''Tim gabungan yang mengelar operasi penegakan perda terdiri dari Biro Hukum Pemprov Riau, Satpol Pp Propinsi Riau, Korwas Ppns Polda Riau, Dirlantas Polda Riau, Serta Dishub Propinsi Riau Bekerja Sama Dengan Pengadilan Negeri Bangkinang dan Kejari Bangkinang,'' jelasnya kepada MRNetwork.


Sekitar 70 Persen Ruas Jalan Lintas Selatan Rusak Parah
Jalan lintas Selatan yang menghubungkan Kecamatan Seberida dengan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) saat ini kondisinya semakin parah. Di sana sini terdapat lobang, diperparah lagi dengan musim hujan yang selalu menggenangi jalan tersebut.

Dipekirakan sekitar 70 persen infrastruktur jalan yang berada di wilayah itu dalam keadaan rusak, baik ringan maupun parah. Jangankan ditempuh dengan kendaraan bermotor, dengan berjalan kaki saja sulit dilakukan, terutama pada beberapa titik tertentu.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Inhu asal Batang Cenaku Sugeng Riyono kepada wartawan Kamis (1/11) di Kantor DPRD Inhu, menurutnya kondisi ini sangat berdampak kepada masyarakat setempat, terutama saat panen hasil kebun mereka, seperti kelapa sawit.

Bila hujan terus mengguyur daerah itu, maka masyarakat sangat kesulitan membawa hasil panennya ke penampungan dan bahkan ke pabrik. Maka dari itu pihaknya terus berupaya untuk meraih dana perbaikan inprastruktur jalan tersebut, baik melalui dana APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi dan bahakan APBN, ujarnya.

Dituturkan Sugeng, bukan hanya lintas selatan saya yang kondisi jalannya rusak, melainkan hampir tidak ada jalan di kecamatan Batang Cenaku tersebut yang layak tempuh, baik di pusat kecamatan maupun di desa-desa yang ada.

Dikecamatan termuda di Inhu ini, status jalan yang ada bukan hanya jalan Provinsi melainkan juga ada jalan Kabuaten. Rusaknya badan jalan tersebut juga dipicu karena kendaraan yang melintasi jalan tersebut bertonase tinggi, seperti mobil angkutan sawit yang sengaja dimuat melebihi kapasitas, tambah politisi Partai Demokrat tersebut.

Kecamatan Batang Cenaku bukan hanya krisis mutu infrastruktur jalan, melainkan juga krisis elektrifikasi dan air bersih, saat ini masih dibawah rata-rata persentase nasional, pungkas Sugeng.

Sementara itu, wakil Gubernur Riau HR. Mambang Mit saat melakukan peninjauan ke kecamatan Batang Cenaku belum lama ini saat dikomfirmasi terkait hal ini membenarkan hal itu. Mambang mengakui permasalahan utama yang dihadapi Riau saat ini adalah masalah infrastrutur jalan.

Masih kata calon wakil gubernu 2Ol3 tersebut, pertumbuhan perekonomian Riau yang fluktuatif masih sangat dipengaruhi oleh investasi dan pertanian, perdagangan dan industri. Saat ini investasi Riau termasuk yang tertinggi diluar pulau Jawa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau adalah yang tertinggi di pulau Jawa, angka kemiskinanpun mengalami penurunan dari 12 persen menjadi 8,12 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi Riau secara nasional berada di atas rata-rata dan krisis global yang melanda sebagian besar negara, sehingga membuat Riau berusaha mengembangkan sektor-sektor ekonominya.

Namun sayangnya kemajuan Riau tidak diimbangi pengembangan infrastruktur yang memadai. Jalan misalnya, hanya tersedia 1.134,46 kilometer dalam status jalan nasional yang 12,6 persen di antaranya dalam kondisi rusak berat dan sedang. Untuk jalan berstatus jalan provinsi tersedia 3.033,32 kilometer yang terdiri dari lebih kurang 29,53 persen dalam keadaan baik, 24,11 persen sedang dan 22,87 rusak ringan dan 23,49 persen rusak berat.

Begitu juga dengan permasalahan pasokan listrik yang juga menjadi kendala, ketersediaan energi sejauh ini belum mampu memasok kebutuhan semua industri yang beroperasi. Rasio elektrifikasi Riau sejauh ini masih berkisar 52 persen dan masih dibawah rata-rata elektrifikasi nasional di angka 67 persen dengan pertumbuhan kebutuhan listrik di Riau sekitar 12 persen.

Kompleksitas ketersediaan infrastruktur inti harus dipahami sebagai kebutuhan mendesak masyarakat Riau. Saat ini jumlah penduduk Riau yang berkisar 4,45 juta jiwa diperkirakan akan mencapai 6,315 jiwa pada 2012 nanti, hal ini tentu akan membutuhkan dukungan infrastruktur yang layak.

Pertumbuhan penduduk Riau yang sekitar 4 persen atau dua kali rata-rata nasional disebabkan oleh kelahiran dan urbanisasi. Penduduk ini nantinya akan membutuhkan perumahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak yang akan menjadi tantangan berat Riau dimasa yang akan datang.

Ditambahkannya, untuk anggaran kedepan perlu adanya peningkatan untuk sektor infrastruktur terutama didaerah pedesaan, karena memang kekurangan tersebut terdapat di pedesaan dan daerah pinggiran. “Jika ini dilakukan, maka tentunya akan memberikan spirit bagi pembangunan Riau kedepannya, pungkas Ketua Partai Demokrat Provinsi Riau tersebut.